Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum dengan Judul Disertasi "REKONSTRUKSI POLITIK HUKUM PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA"

Pemilihan Umum di Indonesia telah dilakukan sebanyak 11 kali sejak Proklamasi Kemerdekaan 1945. Pelaksanaan setiap Pemilu tersebut mencerminkan karakteristik masing-masing rezim pemerintahan Indonesia. Indikator politik-hukum kepemiluan yang berkembang dan berubah seturut pergantian sistem pemerintahan, meliputi: (1) jenis pemilu; (2) sistem pemilu; (3) kelembagaan penyelenggara pemilu; dan (3) sistem pengawasan pemilu. Secara regulasi, perkembangan pengaturan Pemilu dapat dilacak dalam undang-undang kepemiluan yang telah berubah sebanyak delapan kali, mulai dari periode 1953 sampai dengan yang terbaru pada 2017. Regulasi-regulasi tersebut merupakan struktur formal yang menjadi penopang terlaksananya Pemilu sejak Indonesia merdeka. Penelitian ini ingin mengkaji dua permasalahan, yaitu: (1) mengapa politik hukum perundang-undangan penyelenggara Pemilu selalu mengalami perubahan dalam setiap periode dan (2) bagaimana rekonstruksi politik hukum penyelenggara Pemilu yang berbasis pada nilai-nilai demokrasi. Kedua masalah tersebut dikaji dengan bertolak pada teori legal system dari Lawrence M. Friedman, teori bekerjanya hukum dari Robert B. Seidman dan William J. Chambliss dalam hal pembentukan hukum pemilu, dan teori hukum responsif dalam membedah konsep penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Dengan menggunakan metode pendekatan hermeunetik, penelitian ini mamanfaatkan data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menginterpretasi perundang-undangan yang menjadi landasan yuridis penyelenggara Pemilu yang demokratis. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa arah gerak perubahan jenis, sistem, kelembagaan penyelenggara, dan sistem pengawasan Pemilu di Indonesia sejak merdeka hingga saat ini mengkonfirmasi teori legal system bahwa perubahan politik hukum penyelenggara Pemilu tidak terlepas dari pengaruh substansi hukum (legal substance), struktur hukum (legal structure), dan budaya hukum (legal culture) yang eksis di setiap era pemerintahan. Mencermati desain kelembagaan penyelenggara Pemilu yang diterapkan saat ini dikaitkan dengan rencana pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada secara serentak tahun 2024, perlu dilakukan rekonstruksi terhadap politik hukum penyelenggara Pemilu berbasis pada nilai-nilai demokrasi yang ideal. Rekonstruksi politik hukum penyelenggara Pemilu dengan memperhatikan tugas dan wewenang KPU, penataan kelembagaan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, aspek pendanaan Pemilu dan Pilkada, dan aspek pengawasan yang dikembalikan kepada masyarakat serta mentransformasi kelembagaan Bawaslu menjadi pengadilan Pemilu